Page 283 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Saat ini, Pemprov DKI masih menunggu jawaban surat yang dikirim tersebut. Diharap ada
respons baik dari Kemenaker.
"Kami berharap formulanya diperbaiki, direvisi. Namun sekarang kan kewenangannya langsung
di kementerian di pusat, bukan di kami," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di
Balai Kota Jakarta, Jumat (10/12).

Menurut Riza, pemerintah pusat juga memiliki banyak pertimbangan yang harus semua pihak
dengarkan juga. Namun ia menjamin pemerintah memahami apa yang menjadi keinginan buruh,
para pengusaha, dan juga kepentingan masyarakat Jakarta.

Setiap kebijakan ada batasan dan aturannya masing-masing. Pemprov DKI harus patuh dengan
regulasinya dan aturan yang harus dipatuhi, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

"Kami harus patuhi, selama PP-nya belum dirubah kami tidak boleh melanggar, kita kan harus
patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kta harus menunggu perbaiki
dari regulasi itu," tuturnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan jutaan buruh akan
melakukan aksi mogok kerja nasional jika tuntutan tidak dikabulkan, salah satunya merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021.

Hal itu dikatakan Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan yang merupakan
rangkaian aksi buruh pada 6-10 Desember 2021.

"Kami bisa melakukan 2 juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami
tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan MK
dan SK Gubernur," kata Said di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).
Said menjelaskan bahwa eskalasi aksi akan meningkat jika Pemerintah Pusat tidak menjalankan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
2 tahun ke depan.

"Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata
Said. (Asp).

282