Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2019
P. 102
Title BPK: BERI KEWENANGAN BPJS-TK MEMBUAT BAP ATAS PERUSAHAAN NAKAL
Media Name antaranews.com
Pub. Date 29 Agustus 2019
https://www.antaranews.com/berita/1035632/bpk-beri-kewenangan-bpjs-tk- membuat-
Page/URL
bap-atas-perusahaan-nakal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BPJS Ketenagakerjaan wajib membela pekerja tersebut, Jakarta - Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menilai BPJS Ketenagakerjaan perlu dilengkapi dengan
kewenangan memeriksa perusahaan atau badan usaha yang tidak mendaftarkan
pekerja ke program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan.
"Kewenangan itu hingga membuat BAP (berita acara pemeriksaan) dan menuntut
perusahaan ke pengadilan," kata anggota BPK Harry Azhar Azis usai bertemu
dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.
Dia menunjuk kasus kebakaran pabrik mercon di Tangerang dimana hanya 20 dari
50 pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Pemenuhan hak yang 30
diserahkan kepada perusahaan sebagai kewajibannya," ujar Harry.
Dalam kondisi demikian, pekerja akan sulit mendapatkan haknya karena tidak ada
yang memperjuangkannya. Dia menilai BPJS Ketenagakerjaan wajib juga membela
pekerja yang tidak terdaftar tersebut.
"BPJS Ketenagakerjaan wajib membela pekerja tersebut, bila perlu mempailitkan
perusahaan agar berefek jera kepada perusahaan lainnya," ujar Harry yang datang
terkait pemeriksaan kinerja pendahuluan atas BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan peraturan perundangan, perusahaan wajib memberi santunan sebesar
yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam
program jaminan sosial bila terjadi klaim kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari
tua dan jaminan pensiun.
Permasalahannya, perangkat peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk
memberi kewenangan kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti yang diinginkan Harry
belum ada. Dia juga menyadari hal itu.
Karena dari hasil pemeriksaan nanti kemungkinan BPK mengeluarkan rekomendasi
kepada pemerintah untuk memberi kewenangan kepada BPJS Ketenagakerjaan
menindak perusahaan atau badan yang melanggar peraturan perundangan seperti
yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
Page 101 of 121.
