Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2019
P. 27
sosialisasi program promotif preventif di Jakarta, Rabu (28/8/2019), seperti yang
terdapat pada rilis tertulis.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan program
pembagian helm, edukasi safety riding, dan penyebaran poster promosi
keselamatan kerja ini akan disebar ke seluruh perusahaan peserta melalui 13 Kantor
Wilayah.
"Helm yang diberikan berjenis half face. Sementara itu untuk edukasi safety riding
ini akan melibatkan 3.520 peserta yang akan mempelajari teori dan praktik
mengenai standard, prosedur, regulasi, rambu lalu lintas, etika di jalan raya, serta
pemeliharaan kendaraan bermotor," kata Agus.
Program lain
Untuk diketahui, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyelenggarakan empat
program, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari
Tua, dan Jaminan Kematian.
Dalam kesempatan ini, Menaker Hanif kembali mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan
untuk mengkaji penerapan dua program jaminan sosial baru yaitu Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan Sertifikasi (JPS).
JKP sendiri adalah unemployment benefit untuk melindungi sebagian biaya hidup
pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu
tertentu.
"Dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk menciptakan kemajuan
dan kenyamanan di dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel,"
kata Hanif.
Sedangkan, JPS merupakan semacam skills development fund yang diarahkan untuk
meng-cover biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi korban PHK yang
bermaksud alih skill dan alih profesi.
"Jadi prinsipnya ini masih kajian, masih dorongan dalam rangka menciptakan apa
yang disebut sebagai lifelong learning and employability," kata Hanif.
Jaminan tersebut juga direncanakan lahir dari dua alasan. Pertama, melihat
keseluruhan ekosistem kerja yang semakin fleksibel.
Pemerintah terus memastikan penciptaan lapangan kerja agar terus masif,
berkualitas, dan besar melalui berbagai skema salah satunya ialah investasi.
"Kedua, adanya tanggung jawab dan tugas negara, dimana negara harus hadir
untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Oleh karena itu, di satu sisi ada
fleksibilitas, satu sisi security yang disebut Flexicurity," tutup Hanif.
Page 26 of 121.
