Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 43
bilang, Apindo tidak menolak revisi PP 78/2015. Menurutnya, PP tersebut memang
harus direvisi mengingat pemberlakuannya yang sudah lima tahun.
Dibandingkan merevisi PP 78/2015, Danang justru berpendapat UU no 13/2003
perlu dibahas lebih lanjut. Menurutnya, beberapa perubahan perlu dilakukan supaya
UU tersebut tetap relevan dengan kondisi saat ini, apalagi revolusi industri 4.0
sudah mulai berkembang.
Pengusaha juga menanggapi positif upaya dari pemerintah untuk membahas
perubahan UU Ketenagakerjaan.
"Kami senang Pak Presiden sudah menemui federasi dan menyampaikan akan
segera dibentuk tim perumus revisi UU No 13/2013. Jadi pemerintah tidak akan
berdiri sendiri, tetapi pemerintah akan mengajak dunia usaha, mengajak federasi
pekerja untuk membahas itu. Jadi masih banyak peluang untuk dialog," tutur
Danang.
Terkait dengan kenaikan upah, Danang berpendapat perlu dilakukan pembahasan
lebih lanjut golongan atau area mana saja yang perlu mendapatkan kenaikan.
"Saat ini yang perlu dibahas secara serius, buruh seperti apa yang sangat perlu
untuk dinaikkan upahnya secara progresif, di golongan yang mana, di area yang
mana. Ini yang harus kita bahas. Jadi tidak boleh dipukul rata. Kalau rata-rata
berlaku nasional, semuanya naik, banyak industri yang akan collaps, dan itu akan
merugikan buruh dan merugikan iklim investasi nasional," jelas Danang.
Page 42 of 100.
