Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 90
Title REVISI UU KETENAGAKERJAAN DISEPAKATI, MENAKER HANIF: DRAFT BELUM ADA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 03 Oktober 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1445473/34/revisi-uu-ketenagakerjaan- disepakati-
Page/URL
menaker-hanif-draft-belum-ada-1570113578
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengaku, telah ada kesepakatan
antara LKS Tripartit Nasional (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) yang di
dalamnya melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk merevisi Undang-
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi Ia
menerangkan, prosesnya tidak berjalan dan bahkan draft rancangan revisi belum
ada.
"Mereka (LKS Tripartit Nasional) sudah menyepakati revisi UU tenaga kerja. Tetapi
sampai hari ini prosesnya belum ada, draft-nya (rancangan revisi) belum ada,
konsepnya belum ada," ujar Menaker Hanif di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Dia menjelaskan pengusaha dan pekerja sudah memberikan masukan terkait butir-
butir poin UU yang perlu direvisi. Akan tetapi, pemerintah masih perlu melakukan
kajian lebih lanjut mengenai usulan-usulan tersebut."Sejauh ini, pemerintah disebut
masih belum mengetahui kapan pembahasan lebih lanjut mengenai revisi ini. Kita
lihat nanti saja pembahasannya," jelasnya.
Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, dimana Hanif sempat
mengaku bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai masukan dari pengusaha
dan serikat buruh terkait revisi UU Ketenagakerjaan. Ia membuka ruang revisi
aturan tersebut demi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel
dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan.
Meski pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan masih belum dilakukan, namun Hanif
mengakui bahwa UU Ketenegakerjaan ini merupakan salah satu aturan yang tengah
menjadi perhatian banyak pihak. Sehingga pembahasan mengenai aturan ini
termasuk salah satu prioritas pemerintah. Sebelumnya, telah beredar gambar yang
berisikan poin-poin revisi UU Ketenagakerjaan di media sosial. Gambar ini menuai
banyak respon negatif akibat isinya yang dinilai merugikan tenaga kerja.
(akr)
Page 89 of 100.
