Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021
P. 116
Anwar menjelaskan, hal itu nantinya terkait dengan rencana untuk merevisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Kementerian Sosial disebut sebagai pemrakarsa untuk revisi PP tersebut. Rencananya, dalam
revisi PP tersebut akan ditambahkan pengaturan tentang PBI ketenagakerjaan.
Anwar menerangkan, Kemnaker tengah menyiapkan rancangan penambahan pasal terkait
dengan PBI Ketenagakerjaan. Penambahan pengaturan PBI Ketenagakerjaan sedang dalam
proses pembahasan di Kemnaker dengan sejumlah usulan. Diantaranya, Program jaminan
kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Lebih lanjut Anwar bilang, saat ini sedang didiskusikan kriteria penerima bantuan iuran JKK dan
JKM tersebut. Serta program jaminan hari tua (JHT) bagi perusahaan skala mikro yang telah
mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.
"(Saat ini) Dalam penyusunan di Kemnaker melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),"
ucap Anwar.
Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Unsur Organisasi Buruh/Pekerja,
Subiyanto belum lama ini menghadiri rapat pembahasan konsep tentang Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Subiyanto memaparkan perkembangan kajian Penguatan SJSN melalui Pemberian Bantuan Iuran
Program Jamsosnaker yang telah disusun. Nantinya, kajian DJSN terkait PBI Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai referensi secara akademis dalam prioritas Program
Legislasi Nasional (Prolegnas).
"PBI Jamsosnaker adalah pekerja miskin dan pekerja tidak mampu yang ruang lingkup kerjanya
rentan terjadi risiko sosial yang perlu mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan," jelas dia.
PBI Jamsosnaker mengacu pada DTKS melalui modifikasi dengan memasukkan indikator
ketenagakerjaan, sehingga dapat dipilah dari data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
didapatkan data pekerja miskin (PBPU mandiri) dan data pekerja tidak mampu; PBPU Kemitraan,
PPU usaha mikro, dan PPU pemerintah daerah Non ASN.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut dengan melakukan monitoring progres penyusunan RPP
PBI Jamsostek bersama Kementerian/Lembaga terkait.
Seperti diketahui, berdasarkan amanat UU tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN), DJSN
berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.
Tugas utamanya yaitu melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial,
mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial (DJS), mengusulkan anggaran jaminan
sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan anggaran operasional. Selain itu juga berwenang
dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial.
115
