Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020

kesehatan dan pangan. Jika tidak, akan mengganggu supply ke daerah-daerah
lainnya.

Penyebaran COVID-19 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami penurunan.
Akibatnya transfer dana dari pusat ke daerah akan mengalami perubahan. Selain itu
ekonomi di daerah pun juga akan ikut mengalami penurunan.

"Dalam segi belanja daerah harus mengalami perubahan drastis yang sangat
radikal. Terkait hal tersebut perlu melakukan alokasi dana tanpa menunggu alokasi
dana dari pusat. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah hal yang sangat
diprioritaskan. Perubahan ini pasti sangat tidak menyenangkan, akan tetapi
perubahan ini sangat perlu untuk dilakukan pada saat ini", ungkap Sri Mulyani
Indrawati, Menkeu RI.

"Saat ini fokus utama pemerintah adalah bidang kesehatan, kedua yaitu bantuan
sosial kemudian membantu dunia usaha untuk tetap survive sehingga mencegah
PHK," lanjut Sri Mulyani Indrawati.

Selain pada bidang ekonomi, Menaker RI menjelaskan dampak COVID-19 pada
bidang ketenagakerjaan yakni adanya penurunan terhadap daya beli pekerja dan
bertambahnya buruh yang dirumahkan bahkan di PHK.

Namun, pemerintah mengharapkan agar perusahaan-perusahaan menjadikan PHK
sebagai alternatif terakhir. Ida Fauziyah, Menaker RI juga berharap agar Disnaker
yang berada di daerah dapat memberikan guidance untuk menyelesaikan isu-isu
ketenagakerjaan.

"COVID-19 berpengaruh besar terhadap sektor tenaga kerja Indonesia yang
menyebabkan sistem produksi berkurang sehingga berimbas kepada tenaga-tenaga
kerja kita," singkat Menaker RI.

Juliari P. Batubara, Mensos RI menyebutkan social safety net yang akan dilakukan di
bidang sosial untuk menangani dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat yaitu
memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program reguler
pemerintah. Kemudian memberikan bantuan program non reguler yakni bantuan
sosial khusus di daerah Jabodetabek serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk
daerah-daerah lainnya.

"Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut harus menekankan sistem pengawasan
dan monitoring. Kemudian perlunya kecermatan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah agar tidak terjadi overlapping kepentingan", kata Menko PMK.

Terkait penyaluran program-program bantuan dari pemerintah, Polri dan Panglima
TNI juga akan menjamin distribusi sembako dan logistik berjalan lancar di seluruh
daerah yang ada di Indonesia.

Selain itu juga akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan verifikasi
terhadap masyarakat penerima bantuan sosial untuk mencegah terjadinya

Page 297 of 355.