Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 47

usaha layanan retail para penyewa/pedagang akan semakin terpuruk hingga
               bangkrut.

               Perlu diketahui bahwa di setiap pusat perbelanjaan modern maupun semi modern
               se-Jawa Barat juga banyak terdapat pengusaha kecil yang diakomodir untuk
               berusaha oleh masing-masing pusat perbelanjaan.

               "Mereka inilah yang paling pertama akan merasakan dampaknya mengingat
               keterbatasan kapital maupun sistem pelayanannya," ujarnya

               Terkait hal itu, APPBI berharap pemerintah memberikan insentif bagi industri
               tersebut, karena jumlah karyawan yang menggantungkan hidupnya setiap hari di
               industri retail pusat perbelanjaan di Jawa Barat angkanya cukup besar mencapai
               sedikitnya 150 ribu orang.

               "Angka tersebut belum termasuk stake holder lainnya seperti misalnya pengemudi
               ojek daring yang merupakan mitra dalam pelayanan pembelian secara online," ucap
               Arman

               Ia mengatakan, dukungan pemerintah baik dari pusat, maupun daerah lewat dana
               bantuan sosial bagi karyawan terdampak juga sangat dibutuhkan.

               "Mulai Bulan April ini, banyak anggota APPBI Jawa Barat dan para
               penyewa/pedagang yang sudah menyatakan tidak sanggup membayar sewa, biaya
               operasional selama penutupan sementara dan gaji karyawan karena mereka tidak
               mempunyai pendapatan apapun sebagai imbas penutupan pusat perbelanjaan dan
               toko-tokonya," katanya

               Arman tak menampik, masih ada beberapa toko yang berusaha melakukan
               penjualan via pelayanan online, taking order maupun delivery, namun jumlahnya
               masih jauh belum menutupi operational cost.

               Insentif fiskal lainnya yang diharapkan APPBI berupa penangguhan pembayaran
               pajak-pajak, keringanan asuransi, perpanjangan jangka berlakunya perijinan,
               sertifikasi personil dan alat pendukung yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

               "APPBI meminta pemerintah menangguhkan kewajiban pembayaran iuran BPJS
               Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya

               Selain itu, kata Arman, APPBI juga meminta insentif dalam bentuk penghapusan
               pengenaan biaya minimum berlangganan, penundaan dan pemberian diskon
               pembayaran atas listrik dan air, sebagai mitra PLN dan PDAM karena dampak
               masalah cash flow selama pandemi.

               "Apalagi sangat banyak unit-unit toko atau counter kecil yang disewa oleh para
               penyewa atau pedagang di pusat belanja adalah pengguna aliran listrik dengan
               daya 450VA dan 900 VA," ucapnya.



                                                       Page 46 of 355.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52