Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 oktober 2019
P. 22
Kata dia, Jokowi sampai dengan saat ini belum melunasi janjinya untuk segera
merevisi PP terkait ketentuan upah minimum tersebut.
"Pak Jokowi sudah janji tapi sampai dengan saat ini belum terealisir janjinya. Jadi
nampaknya Menaker mengulur-ulur karena ada kepentingan dari pengusaha seperti
Hipmi dan Kadin," tuturnya di Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Said menjelaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 penting dilakukan guna
mengindahkan aspirasi buruh. Menurutnya, perhitungan formulasi upah minimum
yang dilakukan Pemerintah terhadap buruh selama ini tidak tepat.
"Kembalikan hak berunding serikat buruh melalui dewan pengupahan. Saat ini
ketentuan upah minimun ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
jadi tidak dirundingkan dulu dengan dewan pengupahan (three party)," ujarnya.
Selain itu, Said mengungkapkan, buruh juga meminta penambahan item di dalam
perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 15 Tahun 2005, KHL berisikan 60 item. Buruh sendiri meminta 84 item
sebagai dasar perhitungan KHL.
"Penetapan kenaikan upah minimum harus berdasarkan survei pasar KHL. Jadi
berapa kebutuhan rilnya itu. Bukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Nanti disparitas atau kesenjangan upahnya tinggi sekali," terangnya
Page 21 of 21.
