Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

Title PENDIDIKAN VOKASI PERLU KOORDINASI ANTARKEMENTERIAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 24 September 2019
https://m.republika.co.id/berita/pybaig335/pendidikan-vokasi-perlu-koo rdinasi-
Page/URL
antarkementerian
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional, Anton J. Supit mengatakan koordinasi di antara
kementerian harus ditingkatkan dalam waktu yang cepat terkait meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM). Ia menuturkan, bonus demografi Indonesia yakni 2030 tidak
lama lagi dan harus dipersiapkan dengan baik.

Ia mengatakan, di era revolusi industri 4.0 akan banyak pekerjaan yang hilang namun juga
ada pekerjaan baru yang muncul. Hal ini harus mampu dibaca oleh pemerintah untuk
nantinya dibagikan tugas-tugas siapa yang berwenang mengurus pekerjaan-pekerjaan
tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial ini menuturkan,
semestinya kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan
informasi pekerjaan apa saja yang perlu dilatih ke Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal tersebut perlu dilakukan agar pelatihan yang diadakan oleh kementerian dan lembaga
tidak tumpang tindih. Anton menuturkan, kondisi saat ini masing-masing kementerian
memiliki pelatihan sendiri.

"Kita harapkan koordinasi ini akan berjalan efektif dan cepat karena waktu ketika mulai
bicara mengenai bonus demografi, kita bicara mungkin 10 tahun lalu. Sekarang ini
waktunya tinggal pendek," kata Anton dalam sebuah diskusi, di Kantor Kemenaker, Jakarta,
Senin (23/9).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas)
Kemenaker, Bambang Satrio Lelono mengatakan pihaknya memiliki tugas untuk mengurus
tenaga kerja jangka pendek melalui pelatihan vokasi. Sementara Kemendikbud bertugas
untuk mengurus tenaga kerja jangka panjang yakni melalui sekolah menengah.

Satrio juga menuturkan, selain koordinasi antara kementerian, pendidikan vokasi harus
berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah. Ia menyinggung soal anggaran pendidikan
di daerah yang hingga saat ini masih belum mencapai angka 20 persen.

"Daerah harusnya menganggarkan pelatihan pendidikan. Anggaran 20 persen di daerah
harus dianggarkan untuk pendidikan. Tapi saat ini saya bisa bilang belum ada 1 persen
daerah di Indonesia yang menerapkan 20 persen ini," kata Satrio menjelaskan.

Page 59 of 165.