Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

harus ikut berpartipasi terhadapan situasi ini. Kebijakan pemerintah menghimbau tetap dirumah
ini, ada dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat sekarang, dilema bagi masyarakat itu
pasti apalagi sebagian masyarakat hilang pekerjaan akibat Covid-19.

Di sinilah pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka
akibat situasi yang tak pasti ini kapan akan selesai. Jangan sampai situasi saat yang seperti
membuat pemerintah tutup mata melihat kondisi masyarakatnya yang hilang pekerjaanya,
harus ada bantuan dari pemerintah agar masyarakat tidak terlalu berat menghadapi kondisi ini
yang membuat mereka hilang tanpa arah, akan mendapatkan pekerjaan bagi mereka.

Apalagi kondisi saat ini kita bisa melihat kalangan masyarakat maupun instansi pemerintahan
sudah melakukan 'stay at home' mereka mengurangai kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak
terlalu penting, sehingga pembatasan social distancing bisa berjalan dengan baik sesuai
himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh indonesia saat ini, agar
melakukan social distancing. Adapun di beberapa daerah ada yang sudah melakukan PSBB (
Pembatasan Sosial Berskala Besar ) sudah berjalan dikarenakan dampak Covid-19 tersebut,
sebagian daerah yang sudah menerapkan PSBB ada yang berjalan dengan baik ada yang
terhalang berbagai kendala PSBB tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Situasi yang
seperti inilah sangat sulit diterima oleh masyarakat, mereka tidak bisa beraktivitas seperti
biasaya dan kebutuhan mereka harus terpenuhi dalam situasi yang seperti.

Kebijakan pemerintah guna menanggulangai situasi seperti ini memang segera dilaksanakan
guna mengurangai rasa kekhwatiran masyarakat ditengah pandemi Covid-19, sebagai
masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan mereka itu sudah
merasa terpukul diakibatkan situasi yang tak kunjung berhenti, tetapi Covid-19 ini akan segera
berakhir apabila semua kalangan lapisan masyarakat ikut berpartisipasi mengikuti anjuran
pemerintah 'tetap diam dirumah, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19', anjuran
seperti ini harus dilaksanakan agar cepat berlalu dampak dari Covid-19.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi
mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak
menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang
berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa.
Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing
membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi
'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK ini menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha. Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK
sudah banyak alternatif-alternatif yang dilakukan untuk menghindari PHK seperti mengurangi
upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja
(shift), membatasi dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau
merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu. Namun dengan semakin meningkatnya
tingkat penyebaran Covid-19 ini memaksa para pengusaha untuk memilih opsi terakhir yakni
PHK karna tidak ada pemasukan yang dihasilkan untuk bisa memberikan gaji atau tunjangan
pada para pegawai.

Peningkatan angka pengangguran yang makin tinggi dapat menyebabkan banyak kemungkinan
buruk bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan
penanganan yang tidak tepat tingkat penanggungan yang tinggi dapat mengakibatkan angka
kemiskinan mencapat dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor bisa
saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan
bisa timbul masalah lain yg lebih besar yaitu kelaparan.

304