Page 321 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Judul Menaker: Pemerintah Berkomitmen Benahi Perlindungan ABK
Nama Media cnnindonesia.com

Newstrend Perlindunga ABK Indonesia
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619140156-97-
515162/menaker-pemerintah-berkomitmen-benahi-perlindungan-abk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-19 14:01:56
Ukuran 0

Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korpo
Sentimen positive

Ringkasan

Pemerintah berkomitmen membenahi persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak
Buah Kapal (ABK) Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
acara Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di
Kapal Ikan Asing pada Kamis, (18/6).

MENAKER: PEMERINTAH BERKOMITMEN BENAHI PERLINDUNGAN ABK

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah berkomitmen penuh
membenahi persoalan tata kelola penempatan dan perlindungan untuk Anak Buah Kapal (ABK)
Indonesia.

Ida menjelaskan, selama ini persoalan yang terjadi telah dimulai dari proses pemberian izin bagi
perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, pelatihan calon awak kapal, sampai saat proses pengawasan.

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan," kata Ida dalam acara peluncuran Policy Brief tentang
Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference,
Kamis (18/6).

#div-gpt-ad-1589441958861-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed
!important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } Ia menambahkan,
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisir secara signifikan." Lebih lanjut, Ida menyebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyatakan secara jelas bahwa
awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari
PMI. Perlindungan PMI tersebut mencakup waktu sebelum, selama, dan setelah bekerja.

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru itu disebut telah merumuskan serta
melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun Ida mengaku, pada

320