Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Temuan KPK menunjukkan, ada lima dari delapan perusahaan penyedia platform prakerja
memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.

KPK pun merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjalankan
Program Kartu Prakerja, dan bukan Manajemen Pelaksana Program yang merupakan unit
khusus yang dibentuk pemerintah.

Karena itu KPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan
program kartu prakerja tahap 4 sampai ada perbaikan.

Menanggapi rekomendasi KPK itu, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan
pembahasan atas evaluasi dan perbaikan tata kelola program tersebut.

Evaluasi tersebut program kartu prakerja melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK , Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI (Polri), serta Kejaksaan Agung.

Perbaikan kemungkinan juga menyangkut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dan, Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

"(Evaluasi dan perbaikan) bersama lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum," kata
Panji kepada KONTAN, kemarin.

Untuk itu, Panji menyebutkan, pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 4 akan
berlangsung setelah proses evaluasi dan perbaikan tata kelola rampung. Meski begitu, dia belum
bisa memastikan, kapan itu selesai.

Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono
menegaskan, akan ada perbaikan pengelolaan Program Kartu Prakerja.

Harapannya, dengan perbaikan ini bisa semakin meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan
daya saing para peserta.

Hanya, Bambang enggan mengomentari rekomendasi KPK yang meminta Kemnaker menjadi
lembaga pelaksana Program Kartu Prakerja.

Informasi saja, Program Kartu Prakerja memang awalnya Kemnaker desain sebagai salah satu
program prioritas Presiden Joko Widodo di pemerintahan keduanya.

Program prakerja ini sejak mula menyasar para calon pekerja dan korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) dengan anggaran Rp 10 triliun pada tahun ini.

Namun, atas arahan Presiden, program tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, serta untuk mengurangi dampak Covid-19.

Program Kartu Prakerja lalu membidik korban PHK dan anggarannya meningkat jadi Rp 20
triliun.

Salah sasaran Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan
menyebutkan, pelaksanaan Program Kartu Prakerja kurang efektif.

Sebab, yang dibutuhkan pekerja terdampak Covid-19 ialah bantuan tunai untuk bertahan hidup.

88