Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 151
Title UMP 2020 NAIK, PEMERINTAH DIMINTA TINJAU ULANG PP KETENAGAKERJAAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4089919/ump-2020-naik-pemerintah- diminta-
Page/URL
tinjau-ulang-pp-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah perlu meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015
mengenai ketenagakerjaan yang mengatur mengenai besaran upah minimum.
Berdasarkan aturan tersebut, upah minimum dihitung melalui formula upah
minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum
tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, perubahan yang terjadi terhadap UMP pun bersifat progresif atau
dengan kata lain dapat dikatakan meningkat. Hal ini juga cukup mempermudah
perhitungan dikarenakan dapat diprediksi dari pola-pola laju pertumbuhan ekonomi
maupun tingkat inflasi per bulan. Namun penghitungan upah lebih baik dilakukan
dengan mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan
mengatakan, KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat
hidup layak secara fisik dalam satu bulan.
Penghitungan upah menggunakan standar KHL mengacu pada Undang-Undang
(UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jumlah komponen yang
diperhitungkan di dalam KHL juga berbeda antara pemerintah dengan serikat buruh.
"Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema
mengenai upah minimum yang mengakomodir kepentingan pekerja. Di saat yang
bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para
pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini," urai
dia, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
UMP 2020 Naik 8,51 Persen
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan UMP dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.
Sedangkan untuk besaran UMP tahun 2020 akan ditetapkan dan diumumkan oleh
masing-masing Gubernur pada tanggal 1 November 2019 dan untuk UMK
diumumkan paling lambat pada 21 November 2019.
Page 150 of 329.
