Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 3
Wkil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Bob Azzam menilai, mekanisme
penghitungan UMP di Indonesia masih belum ideal. Karena, banyak terjadi
kesenjangan antar daerah terkait dengan besaran gaji.
Salah satu kajian itu adalah dengan mempertimbangkan metode kalkulasi paritas
daya beli (purchasing power parity/PPP). Caranya dengan menyesuaikan indeks
daya beli pekerja di masing-masing daerah terhadap harga barang dan konsumsi
daerah itu.
Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan. PP Pengupahan
memang tidak konsisten dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sehingga membutuhkan revisi. Hal itu. menurut dia, terutama
berlaku pada formulasi penetapan UMP.
"Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema
mengenai upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pekerja. Di saat yang
bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak penaikan upah minimum terhadap para
pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini," kata
peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan,
Sabtu (19/10).
Page 2 of 329.
