Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 114
"Kita sangat kecewa kepada Gubernur Jawa Barat karena kami anggap gubernur
melegalkan upah murah di Jawa Barat. Dan yang kedua, Gubernur Jawa Barat tidak
pro terhadap buruh. Tidak lagi memikirkan buruh, hanya pro terhadap pengusaha
dengan memberikan karpet merah sebesar - besarnya," kata Roy.
Atas keputusan tersebut buruh Jawa Barat berencana akan menggelar aksi
penolakan dalam berbagai bentuk. Buruh menuding Ridwan Kamil hendak
mendirikan negara di dalam negara dengan membuat peraturan sendiri soal
pengupahan. Alasannya beberapa provinsi lain telah menetapkan besaran UMK
dengan menerbitkan surat keputusan (SK).
Sampai kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Jawa Barat mengenai hal
tersebut.
Kota Banjar Upah Terendah Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 sesuai rekomendasi dari para kepala daerah di
Jabar. Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional
dengan nominal Rp 4.594.324,54.
Sedangkan Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83
sama seperti posisi tahun lalu.
Pengesahan UMK tersebut dituangkan dalam Surat Edaran
Nomor:56/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar
Mochamad Ade Afriandi, semua UMK sudah sesuai pertimbangan Dewan
Pengupahan.
"Semua tuntutan (serikat) juga masuk bahasan dalam pleno, dan akhirnya Dewan
Pengupahan mengacu pada rekomendasi bupati/wali kota menggunakan acuan
surat edaran menteri (ketenagakerjaan)," kata Ade di Gedung Sate, Kota Bandung,
Jumat (22/11/2019).
Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen mengacu
inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ade pun menegaskan, format baru berupa Surat Edaran merupakan terobosan
gubernur untuk mencari keadilan dan menjadi salah satu upaya mengurangi
disparitas upah di Jabar.
"Setiap kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua lapisan masyarakat,
Page 113 of 186.
