Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 164
Title PENGUSAHA USUL SETOP KENAIKAN UPAH BAGI WILAYAH UMP TINGGI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 November 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191122142800-92-450620/pengusah a-usul-
Page/URL
setop-kenaikan-upah-bagi-wilayah-ump-tinggi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pelaku usaha menyarankan kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) tidak dipatok
sama rata di setiap wilayah. Pasalnya, beberapa wilayah telah memiliki patokan upah tinggi
dibandingkan dengan wilayah lain. Bahkan, pengusaha mengisyaratkan agar wilayah
dengan upah tinggi disetop sementara kenaikannya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan
kenaikan upah secara serentak di semua wilayah dinilai membuat selisih upah yang diterima
buruh semakin berjarak.
Soalnya, beberapa wilayah sudah memiliki patokan upah tinggi sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut,
formulasi kenaikan upah dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional.
"Apakah memungkinkan untuk daerah yang sudah tinggi ini, istilahnya disetop dulu
kenaikannya? Atau kenaikannya tidak setinggi yang lain," sarannya, Jumat (22/11).
Lebih lanjut ia mencontohkan untuk UMP sebesar Rp4 juta, kenaikannya 5 persen. "Lalu,
yang masih Rp1,6 juta, mungkin boleh naik 8,5 persen," katanya.
Rosan melanjutkan jarak upah yang kelewat lebar antara wilayah dengan UMP tinggi dan
UMP rendah berpotensi membuat pengusaha merelokasi kegiatan usaha mereka ke daerah
dengan UMP yang lebih rendah.
Ujung-ujungnya, ia memprediksi wilayah dengan UMP tinggi akan semakin ditinggalkan
pelaku usaha.
Pun demikian, Rosan menyebut formula kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi sudah tepat. Dengan catatan upah antara wilayah satu dengan
wilayah lainnya tidak terpaut jauh.
Sekadar mengingatkan, pemerintah mengerek UMP pada 2020 sebesar 8,51 persen. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta pengusaha maupun buruh menerima kenaikan
tersebut.
Menurut Ida, peraturan angka kenaikan UMP tersebut sudah mengakomodir kepentingan
pengusaha dan para pekerja. "Kami berharap diterima dengan baik, oleh pengusaha
maupun buruh," tandasnya.
Page 163 of 186.
