Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019

Title KADIN : KENAIKAN UPAH JANGAN DIPUKUL RATA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 24 November 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191124/9/1173768/kadin-kenaikan-upah -jangan-
Page/URL
dipukul-rata
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA - Besaran kenaikan upah minimum sebaiknya tidak disamaratakan untuk
semua daerah. Hal ini berpotensi merugikan dunia industri.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN) Rosan Perkasa Roeslani saat ditemui pekan ini di Jakarta.

Rosan mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar formulasi kenaikan
kenaikan upah daerah tidak disamakan. Sebaiknya, kenaikan upah per daerah
dibedakan berdasar tingkat upah saat ini.

"Harusnya berbeda-beda, apalagi ada daerah yang memiliki tingkat yang tinggi
tetapi ada pula yang rendah," ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan yang sama rata antara daerah dengan tingkat upah tinggi
dan rendah akan menimbulkan kesenjangan upah yang semakin lebar. Pasalnya,
dengan kebijakan tersebut daerah dengan tingkat upah rendah kemungkinan besar
tidak akan dapat mengejar daerah dengan upah yang tinggi.

Rosan melanjutkan, kenaikan seperti itu mendorong beralihnya perusahaan ke
daerah-daerah yang punya upah lebih murah. Hal ini akan menyebabkan kerugian
bagi daerah karena pengusaha pasti akan lebih memilih lokasi usaha dengan tingkat
upah efisien.

Ia mengusulkan, kenaikan upah untuk daerah yang memiliki upah tinggi bisa diatur
lebih rendah. Sementara, daerah yang upahnya rendah bisa mengikuti formulasi
pemerintah.

"Formula kenaikan upah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga
sebaiknya tidak disamakan. Terlebih kemampuan UMKM masing-masing juga
berbeda sesuai sektor usaha yang dijalankan," imbuhnya.

Page 25 of 186.