Page 128 - e-Kliping Ketenagakerjaan 16 Januari 2019
P. 128
prosedur yang ada. Selain itu, jelas dia, juga terdapat hal-hal lain yang membuat
perusahaan harus melakukan PHK terhadap para AMT tersebut karena kewajiban
karyawan dinilai tidak berjalan semestinya. "Jadi bagaimana mungkin bisa
dipertahankan?" ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, dalam proses PHK ini PT GUN telah melakukan tindakan
yang disyaratkan dan diatur dalam peraturan perusahaan, Undang-Undang
Ketenagakerjaaan dan peraturan-peraturan lain terkait tenaga kerja. "Kami telah
melaksanakan kewajiban menurut hukum terhadap mantan karyawan kami terkait
dengan PHK itu," tegasnya.
Sekadar diketahui, sebelumnya, ketika PT SSS telah berakhir kontrak kerjanya dengan
Pertamina Patra Niaga, penyediaan tenaga outsourcing sopir tangki dilanjutkan oleh
PT GUN. Seluruh tenaga outsourcing sopir tangki tersebut termasuk yang melakukan
aksi demo bahkan diberikan pesangon, walau dalam perjanjian kerja dengan mereka
tidak ada kewajiban itu.
Ketika peralihan vendor dari PT SSS ke PT GUN, para mantan sopir tangki juga diberi
kesempatan untuk kembali menjadi sopir tangki BBM dan menjadi pekerja tanpa
terbatas waktu atau bukan lagi kontrak dua tahunan seperti sebelumnya. Namun,
sekitar 100 orang sopir menolak dan bahkan menuntut diangkat menjadi tenaga kerja
tetap Pertamina.
Page 127 of 162.
