Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019

Title KPK KAJI SISTEM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 13 Februari 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190213135854-20-368885/kpk-kaj i-sistem-
Page/URL
jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya
akan turut melakukan pengkajian sistem jaminan sosial pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan.

Hal itu diutarakan Agus usai dirinya mewakili KPK menandatangani nota kesepahaman
( Memorandum of Understanding /MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (13/2).

"Jadi nota kesepahaman ini terkait banyak hal, tukar-menukar informasi pelatihan
terus juga pendidikan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga sepakat pengin
mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita," ujar Agus di Gedung
KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/2).

Penandatanganan MoU ini juga terkait dengan persiapan pengelolaan dana BPJS
Ketenagakerjaan agar tetap dalam proses yang benar dan berintegritas.

Memasuki 2019, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp443 triliun.
Dana kelolaan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp370 Triliun.

Agus berharap dalam penandatanganan MoU ini BPJS Ketenagakerjaan dapat
meningkatkan pengawasan internal. Ia juga berharap lewat MoU ini BPJS
Ketenagakerjaan tidak mengalami masalah.

"Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang misalkan hari ini ada beberapa BUMN seperti
yang sedang mendapat masalah seperti nggak terjadi, mudah-mudahan tadi saya di
dalam juga menekankan pentingnya pengawasan internal itu lebih independen di
BPJS," kata Agus.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan
penandatangan MoU ini sebagai bentuk komitmen antikorupsi dan meningkatkan
integritas di insititusinya.

Page 109 of 141.