Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 116
Moeldoko mengaku sudah mendengarkan tuntutan para pegawai Freeport tersebut,
termasuk di antaranya permintaan untuk dipekerjakan kembali.
"Saya baca kronologisnya, sebenarnya setelah ada dirumahkan begitu, ada undangan
kembali (bekerja), tapi yang hadir hanya 250-an orangm tetapi ada 3.237 orang yang
tak datang, ini jadi persoalan," kata dia.
Sementara itu, Perwakilan Freeport Indonesia Jerry Yerangga mengaku pihaknya
meminta Presiden menindaktegas pelanggaran norma yang dilakukan Freeport
Indonesia. Ia menuding Freeport Indonesia membuat kebijakan yang melanggar
peraturan tenaga kerja di Indonesia.
"Pelanggaran yang dilakukan Freeport itu ada kebijakan dari negara asing yang
digunakan, padahal tak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun
kesepakatan bersama," ungkap dia.
Pelanggaran yang menurut dia dilakukan Freeport Indonesia adalah furlough atau
merumahkan pegawai tanpa batas waktu. Ia menyebut total pegawai yang
dirumahkan saat ini mencapai 800 orang sejak 2017.
"Furlough itu di Indonesia kan merumahkan, tetapi merumahkan tidak memiliki batas
waktu. Memang ada kecurigaan PHK terselubung," jelas dia.
Tak hanya dirumahkan, ia juga mengaku fasilitas BPJS para pegawai yang dirumahkan
tersebut juga turut diblokir. Kendati demikian, ia mengaku mereka memang masih
menerima gaji pokok dari perusahaan tambang AS tersebut.
"Statusnya pegawai tetap. Memang masih menerima gaji pokok, tapi beberapa hak
dikurangi. Salah satunya tiket, biasanya dapat dua sampai tiga tiket per tahun untuk
kembali ke kampung halaman. Ini hanya satu," jelasnya.
Ia pun berharap Jokowi dapat membuat Freeport Indonesia kembali mempekerjakan
dan memberikan hak-hak mereka.
Merespons keinginan Kepala Negara, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama
mengatakan pihaknya belum dapat memberi tanggapan. Dia hanya menganjurkan
para pekerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur pengadilan
Industrial.
"Kami belum bisa memberikan tanggapan sekarang," ungkap Riza dalam pesan
singkat kepada CNNIndonesia.com.
Menurut dia, persoalan yang dibahas sudah terjadi lama yakni sejak awal 2017,
sehingga pihaknya tak ingin mengangkat kembali peristiwa tersebut.
Page 115 of 141.
