Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

"Kalau jam kerja sudah selesai, karyawan lebih baik langsung pulang, jangan nongkrong dulu.
Sebab, pembatasan karyawan serta waktu keberangkatan dan kepulangannya sudah kita atur
untuk menghindari penumpukan (di tempat kerja)," kata Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta
Andri Yansah di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurutnya, regulasi penyesuaian sistem kerja dalam masa PSBB transisi di DKI telah diatur
sedemikian rupa. Khususnya, pengaturan jam kerja dilakukan dengan sistem sifdemi
menghindari penumpukan.
Andri menyatakan dirinya mengkhawatirkan banyaknya karyawan yang pulang kerja lebih awal
akan mengulur waktu kepulangan mereka karena merasa memiliki banyak waktu luang.

Dari penguluran waktu pulang kerja, Andri mengkhawatirkan adanya penumpukan di
transportasi umum dan tempat lainnya yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.
Sementara, penanggung jawab di tempat kerja masing-masing tak bisa mengawasi jika
karyawannya sudah berada di luar kantor.

"Yang harusnya dia pulang ke rumah, malah nongkrong, itu yang bahaya. Dia bisa saja kena
Covid-19 karena banyak orang nongkrong. Itu lebih sulit mengontrol di tempat orang
berkumpul tetapi tidak kenal satu sama lain," jelasnya.

Andri menegaskan, jika sudah ada pelonggaran dan diberi penambahan sektor yang
dikecualikan,maka hendaknya lebih baik fokus kerja saja dulu sehingga nongkrongnya ditunda
dulu. Disnakertransgi DKI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang
Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa
Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK tersebut meminta perusahaan untuk melaporkan protokol pencegahan atau pengendalian
COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi. Selain itu, perusahaan diminta
membuat pakta integritas pelaksanaan protokol sesuai yang terlampir dalam SK tersebut. Andri
meminta perusahaan berkomitmen melaporkan kepatuhan protokol dengan jujur sesuai pakta
integritas.

"Pakta integritas inilah yang memudahkan kami untuk melakukan pengecekan. Kami punya data
dari laporan mereka. Kalau sudah cocok, kita lihat ke lapangan apakah sesuai atau tidak,"
jelasnya.
Saat turun ke lapangan, Pemprov DKI membentuk tim gabungan yang dikoordinaai oleh Satpol
PP dan bekerja sama dengan Disnakertransgi, Dinas UMKM, Dinas Pariwista, dan Dinas
Perhubungan. Jika kenyataan di lapangan tak sesuai dengan pakta integritas, perusahaan akan
dikenakan sanksi.
"Sanksi yang dikenakan ada tahapannya. Pertama peringatan, kedua pemberhentian operasi
untuk sementara waktu. Kalau masih bandel juga, baru rekomendasi untuk pencabutan izin,"
tutur Andri..

72