Page 105 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 105
Niswaty menerangkan, Dewan Pengupahan tidak bisa menyampaikan dulu
menunggu SK (surat keputusan) dari Gubernur.
"Kami sudah hitung dan kami ajukan ke Gubernur untuk ditetapkan. Kami berupa
rekomendasi aja. Tahun lalu sebesar Rp 2.888.601, tahun 2019 mudah-mudahan
naik, siapa tahu mencapai Rp 3 juta," ungkap Niswaty Disnaker Balikpapan
sekarang ini masih melakukan persiapan penetapan UMK . Karena yang harus
dikeluarkan lebih dulu upah minimum provinsi (UMP) pada tanggal 1 November
2019.
"Kalau kami pada 21 November 2019. Pengalaman selama ini Desember juga baru
terbit. UMK acuannya di atas UMP," ucap Niswaty.
Cuma Diupah Rp 100 Ribu, Seorang Cleaning Service di Balikpapan Nyambi Jual
Narkoba Fakta Guru Ngaji Amoral ke 4 Murid di Samarinda, Istrinya Hamil Muda
Sampai Dapat Upah Rp 2 Juta Dengan UMK Rp 2,8 juta perusahaan harus
menerapkannya. Ketika diumumkan, sebelumnya diberikan kesempatan perusahaan
untuk mengajukan penangguhan harus 10 hari sebelumnya.
"Selama ini belum ada yang mengajukan kepada Gubernur melalui Dinaskertrans
Provinsi. Ada tidak perusahaan yang mengajukan penangguhan," katanya.
"Penangguhan ini belum bisa menerapkan dengan angka dengan melampirkan
dokumen. Kalau sudah melaksanakan apa belum mengawasi. Tetapi sekarang ada
regulasi baru pengawas di Provinsi," ucapnya. (dha).
Page 104 of 124.
