Page 8 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 8
Hidup Layak. Mereka menolak munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun
2015.
Karena, menurut mereka, hal itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan bertolak
belakang dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Pekerja tetap
menginginkan usulan UMK didasarkan dengan survei KHL. Karena, KHL
mengakomodasi kebutuhan bagi buruh lajang selama satu bulan," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ikwan mengatakan, pihak Apindo
tetap berpegang pada Peraturan No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam
Pasal 44 disebutkan UMK tahun depan akan ditetapkan berdasarkan pengkalian
antara UMK 2019 dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi nasional. Tahun ini,
Menteri Tenaga Kerja telah menetapkan UMK sebesar 8,5 persen.
Dengan demikian, jika dihitung berdasarkan rumus sesuai PPNo 78 Tahun 2015
muncul nominal sebesar Rp 2.711.217,32 atau naik sebesar Rp 212.617,32. Hasil
rapat itu, kata Ikwan, akan segera disampaikan kepada Wali Kota Hendrar Prihadi.
Nantinya, Pemkot akan meneruskannya ke tingkat provinsi. "Wali Kota akan
mengusulkan ke tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo,"
jelasnya.
Page 7 of 124.
