Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 122
Title ATASI PENGANGGURAN, PIMPINAN MPR USUL MORATORIUM TKA MASUK INDONESIA
Media Name detik.com
Pub. Date 27 Mei 2020
https://news.detik.com/berita/5031093/atasi-pengangguran-pimpinan-mpr- usul-
Page/URL
moratorium-tka-masuk-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta pemerintah mengambil
langkah tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya
melalui moratorium atau penangguhan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan
sampai ada hasil investigasi dari Ombudsman atau lembaga independen yang
ditunjuk terhadap keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA, khususnya dari China.
"Salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga
kerja Indonesia untuk semua tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat
mampu mengerjakan pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk
bekerja," ujar Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Sebelumnya Indo Barometer dan Pusditbang RRI merilis survei pada Selasa (26/5)
yang menunjukkan 84,3% rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Pemerintah
untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Survei juga menunjukkan bahwa
angka kemiskinan naik 21,3%. Selain itu, data Kamar Dagang dan Industri
Indonesia menyebut PHK akibat COVID-19 mencapai 15 juta orang.
"Mengapa harus ada TKA khususnya dari China? Bukankah persyaratan investasi
adalah tenaga kerja harus dari Indonesia? Kalau persyaratan tenaga kerja dari
Indonesia tidak ada berarti tidak ada keberpihakan pada rakyat sendiri. Apakah
memang TKA itu memiliki kualifikasi keahlian dalam bidangnya?" tanya Syarief.
Menurutnya, TKA yang bekerja di Indonesia harus menyandang predikat ahli
sehingga bisa mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja di Indonesia.
Selain itu yang tak kalah penting adalah legalitas dari TKA China yang kerap
menimbulkan polemik di masyarakat.
"Akibatnya timbul gejolak sosial akibat masuknya TKA ke Indonesia dalam jumlah
besar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan saat Indonesia terdampak COVID-19,
TKA tetap masuk melalui beberapa bandara di daerah seperti Banyuwangi,
Makassar, dan Kendari. Padahal ada larangan penerbangan internasional terutama
dari negara yang menjadi epicentrum COVID-19," terang Syarief.
Syarief mendukung kebijakan yang diterbitkan Pemerintah, yakni Peraturan Menhub
No. 25/2020. Namun menurutnya kebijakan tersebut perlu dipertegas dengan
Page 121 of 130.
