Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 67

Title          519 PERUSAHAAN DILAPORKAN KE KEMNAKER KARENA BELUM BAYAR THR
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      27 Mei 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200527120026-92-507261/519-peru sahaan-
               Page/URL
                              dilaporkan-ke-kemnaker-karena-belum-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 519 perusahaan belum
               membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan ke karyawan mereka. Data
               itu dihimpun dari Posko Pelayanan Konsultasi Pelaksanaan THR hingga 20 Mei.

               Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan selain 519
               yang belum bayar THR tersebut, ada 592 lainnya yang membayar THR secara cicil,
               ditunda atau dipotong. Dengan kata lain, terdapat 1.111 laporan soal THR.

               "Data itu berdasarkan laporan, (karyawan) yang melaporkan perusahaannya. Data
               benarnya masih kami cek di pengawasan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

               Namun, Dinar enggan merinci lagi datanya. Ia mengklaim tim dari Kemnaker akan
               turun ke lapangan menemui pihak perusahaan guna menindaklanjuti laporan
               tersebut.

               "Kalau benar dia tidak membayar THR maka akan ditindak," katanya.

               Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan
               menunda atau mencicil THR keagamaan kepada pekerja. Asal, tetap mengikuti
               ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

               Artinya, keputusan penundaan atau pembayaran THR dengan cara dicicil harus
               diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh terkait waktu dan
               cara pembayaran. Selain itu, Ida juga memastikan bahwa kesepakatan itu tidak
               menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda
               kepada pekerja.

               Jika mengacu pada PP 78 Tahun 2015, denda yang dimaksud tercantum dalam
               Pasal 58, di mana pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan didenda
               sebesar 5 persen per hari sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha.

               "Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
               perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya," kata Ida.








                                                       Page 66 of 130.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72