Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2019
P. 4

KSPI menilai kekerasan kepada masyarakat saat aksi 22 Mei bisa dikategorikan sebagai
               pelanggaran HAM berat. Namun hal itu masih harus dibuktikan sehingga penting bagi
               Komnas HAM untuk membentuk TPF.

               "Oleh karena itu untuk mencari tau ini yang berat atau tidak, dibutuhkan tim pencari
               fakta yang independen. Instrumen kita secara konstitusional sudah menyediakan
               Komnas HAM," tutur Said.

               Said menyatakan KSPI telah mendapatkan izin dari kepolisian terkait aksi esok di depan
               kantor Komnas HAM. Ia memprediksi aksi akan melibatkan sekitar 500 anggota KSPI dari
               wilayah Jabotabek.

               TPF untuk Petugas KPPS KSPI juga meminta pembentukan TPF mengusut ratusan
               petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat
               Pemilu 2019 lalu.

               Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI Muhamamad Rusdi mengatakan hal ini mesti
               dilakukan lembaga seperti Komnas HAM lantaran pihak pemerintah seperti kementerian
               tidak mau membentuk TPF kasus tersebut.

               "Kita meminta kepada Komas HAM besok agar membentuk tim pencari fakta atau TPF
               untuk menuntaskan isu ini," ujar Rudi.

               Rusdi menyebut kematian ratusan petugas KPPS sarat dengan tudingan rekayasa. Ia
               ingin agar TPF dapat memberikan kejelasan terhadap keresahan masyarakat. Dengan
               demikian akhir dari proses pemilu bisa diterima semua pihak.

               "Ada dugaan, ada yang mengatakan ini disengaja atau ada rekayasa dan lain-lain yang
               tujuannya adalah, katanya ingin menghilangkan saksi ketika proses di MK dan lain-lain,"
               kata Rusdi.

               Sebelumnya, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi yang mencatat
               beberapa temuan di antaranya pengabaian perlindungan kesehatan terhadap anggota
               KPPS dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019.

               "Sehingga mereka (anggota KPPS) ketika bermasalah secara fisik tidak mendapatkan
               prioritas penanganan, tidak memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga
               berdampak pada pembiayaan untuk berobat secara mandiri," kata Ketua Komnas HAM
               Ahmad Taufan Damanik, di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (21/5).

               "Implikasinya pelayanan terbatas dan akhirnya meninggal dunia," kata Taufan
               menambahkan.

               (ani/wis).








                                                          Page 3 of 66.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9