Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 110
Kemenaker yang telah merespons kondisi pandemi COVID-19, dengan mengeluarkan banyak
peraturan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
ILO PASTIKAN PANDEMI TAK BIKIN KENDOR PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3, bekerja sama dengan The International Labour Organization (ILO)
Jakarta, merumuskan perubahan tata cara pengawasan ketenagakerjaan di masa Pandemi
COVID-19.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Michiko Miyamoto, mengapresiasi Kemenaker
yang telah merespons kondisi pandemi COVID-19, dengan mengeluarkan banyak peraturan dan
kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
"Diharapkan kehadiran buku panduan ini dapat menjadi tambahan yang komprehensif, yang bisa
dipergunakan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dan
berkontribusi dalam pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja," kata Michiko dalam
telekonferensi, Kamis 2 September 2021.
Michiko menyatakan, ILO akan terus mendukung Kemenaker dalam menyediakan layanan
pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, untuk memastikan kepatuhan tenaga kerja.
Selain itu, pada saat yang sama dia juga berharap untuk dapat memastikan perlindungan bagi
pengawas ketenagakerjaan, melalui diluncurkannya buku 'Panduan Pengawasan
Ketenagakerjaan di Masa Pandemi' tersebut.
"Kami berharap panduan ini akan diterapkan secara luas dan efektif untuk mencapai tujuan ini,"
ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker, Haiyani Rumondang
menilai, kehadiran buku panduan ini penting untuk para pengawas, dalam menjawab berbagai
tantangan ketenagakerjaan di masa pandemi. Sehingga, pelaksanaan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan tetap berjalan dengan baik.
"Masa pandemi tidak menjadikan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhenti," kata
Haiyani.
"Namun, untuk menjawab tantangan sektor ketenagakerjaan, diperlukan inovasi dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana serta teknologi yang ada untuk menjamin pelaksanaan
fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetap berjalan," ujarnya.
109
