Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 17
"Rapat-rapat yang digelar Dewan Pengupahan seringkali tidak dihadiri oleh Apindo. Pak Plt Bupati
juga sama. Ini jadi pertanyaan ketika terus-terusan tidak hadir," kata Sekretaris FSPMI DPW
Jabar, Dede Rahmat, Selasa (5/10/2021).
Seperti diketahui, LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha,
dan serikat pekerja/serikat buruh.
Dede mengatakan, LKS Tripartit diatur oleh undang-undang yang bertugas memberikan saran
dan pendapat terhadap kepala pemerintah untuk menjaga kondusivitas wilayah. Ketika yang
didalamnya tidak kompak dam solid maka, kesepakatan yang dibuat tidak akan kuat.
Dirinya menyebut, ketua dari LKS Tripartit kabupaten/kota itu adalah bupati/wali kota.
Sementara di provinsi adalah gubernur dan di nasional adalah Menteri Tenaga Kerja. Namun
yang cukup disayangkan sejak Hengki Kurniawan menjabat Plt bupati, belum pernah hadir di
dalam rapat LKS Tripartit.
"Itu bisa dikatakan bahwa kepala pemerintah ini adalah salah satu unsur yang melanggar aturan
UU tentang lembaga LKS ini," sebutnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KBB, Panji Hermawan mengaku, keberadaan LKS
Tripartit di KBB tidak vakum. Sebab dalam kurun waktu satu bulan sekali selalu diadakan
pertemuan. Walaupun sejak pandemi kebanyakan kegiatan dilakukan secara virtual.
"Pertemuan LKS Tripartit tetap berjalan, tidak vakum. Respons dari pimpinan daerah (Plt Bupati)
terhadap kesejahteraan buruh juga cukup baik," pungkasnya.
(nag).
16
