Page 96 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019
P. 96
bagi perusahaan padat teknologi, namun akan sangat berpengaruh bagi usaha
padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan.
"Untuk itu, perlu ada kebijakan khusus tambahan. Agar kenaikan bisa ditekan atau
rujukan RS dibatasi, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha. Kalau dipaksakan,
kami khawatir banyak industri yang pindah dari Indonesia, karena sanksi bagi yang
tidak mengikuti cukup berat," tambahnya.
Sementara terkait UMP DKI Jakarta, Diana menilai kenaikan dari Rp3,9 juta per bulan
menjadi Rp4,2 juta per bulan masih terbilang realistis.
Untuk perusahaan yang sehat, formulasi kenaikan UMP berdasarkan kebutuhan
hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sesuai amanat PP No 78/2015,
pasti sudah diproyeksi dan dipersiapkan.
Menurutnya, formulasi ini sudah tepat untuk memberikan kepastian bagi pelaku
usaha sehingga bisa jauh-jauh hari mengatur anggaran untuk pekerja.
"Namun, bagi perusahaan yang kurang sehat, terutama yang terkena dampak
langsung perang dagang China-AS, kenaikan pemerintah mesti membicarakan
kenaikan UMP bersama wakil pekerja dan wakil perusahaan. Musyawarah Tripartit
semacam ini diharapkan menjaga perusahaan tetap eksis dan karyawan tetap bisa
bekerja dengan baik," jelas Diana.
Menurutnya, beberapa sektor usaha yang akan terkena dampak perang dagang ini
diantaranya, industri otomotif, industri teknologi komponen komputer, industri
agrikultur, dan industri tekstil dan produk tekstil.
Page 95 of 133.
