Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Namun, kenaikan itu tetap harus diapresiasi sebagai langkah maju. Mengingat, saat ini masih
masa pemulihan dampak pandemi Covid-19. Berapa kenaikannya? Indah tidak memerinci. "Hal
ini tentu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun ini yang tidak terdapat kenaikan upah
minimum," ujarnya.

Pada prinsipnya, kata dia, penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan bagi seluruh pihak. Tujuan lain, mencapai kesejahteraan pekerja dengan tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi, tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau
memperhatikan kemampuan perusahaan," tuturnya.

Dengan begitu, kelangsungan bekerja terjaga dan mendorong perekonomian nasional. Para
pihak terkait diharapkan tidak hanya berkutat pada UM, tetapi juga mendorong perjuangan upah
berdasar struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian, ketika
produktivitas naik, daya saing akan meningkat.
Terkait dengan penetapan UM 2022, Indah sudah berdialog dengan berbagai pihak. Terbaru,
Kemenaker melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
Pekerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) pada 21-22 Oktober lalu. Dialog
tersebut merupakan persiapan dan penyamaan pandangan, khususnya mengenai mekanisme
penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Menurut Indah, dalam pertemuan itu dibahas hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk
penetapan UM dan isu-isu yang berkembang terkait dengan penetapan UM. Depenas dan
LKSTripnas juga diklaim sepakat untuk mendorong penetapan UM yang sesuai dengan ketentuan
PP Nomor 36 Tahun 2021. "Para pihak yang tidak puas bisa menggunakan mekanisme gugatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya, (mia/c 14/fal/jpg)

132