Page 146 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis
Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT) mendapat apresiasi Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Aturan ini dinilainya dapat mendorong penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Program
JHT BPJS Ketenagakerjaan, guna membantu pekerja/buruh untuk memiliki rumah.

"Terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pekerja/buruh dan
pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah, dan membantu
pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat," katamya, saat menyampaikan keynote
speech secara virtual acara Members Gathering APINDO bertema Rumah Untuk Pekerja Melalui
Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua, Jumat (22/10/2021).

Menaker Ida mengatakan, pada 2017 - 2018, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi
pekerja/buruh sempat mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah, sehingga secara total
penyaluran MLT meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi
penurunan sebanyak 398 unit rumah. Bahkan di tahun 2020 tidak ada MLT yang tersalurkan.
Padahal MLT Program JHT ini merupakan manfaat jaminan sosial tidak harus terjadi resiko.

Menurutnya, belum optimalnya pelaksanaan MLT terjadi karena adanya selisih margin yang
rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah.

"Penyebab lainnya adanya perbedaan dasar perhitungan suku bunga deposito penempatan
(funding) dengan pinjaman kepada peserta (lending), persyaratan bagi pekerja yang tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur, serta masih kurangnya sosialisasi," kata Menaker.

Ia menjelaskan, untuk mengoptimalkan penyaluran MLT perumahan pekerja/buruh ini ada hal-
hal baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, yaitu adanya penambahan Bank
Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) maupun Bank Himbara dalam
penyaluran MLT, serta penambahan hal baru berupa novasi bagi peserta yang telah mengambil
perumahan berdasarkan skema KPR umum/komersial untuk dialihkan ke skema MLT.

"Saya ingin dengan pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, yang mencakup
pengaturan hal baru tersebut bisa memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh peserta program
JHT ini bisa memiliki rumah sendiri untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja
serta meningkatkan kesejahteraannya di hari tua nanti," ucapnya.

145