Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

MENAKER APRESIASI MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN JHT BAGI PEKERJA

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengapresiasi pemberlakuan Permenaker Nomor 17
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam
Program Jaminan Hari Tua. Aturan ini dinilainya dapat mendorong penyaluran Manfaat Layanan
Tambahan (MLT) program JHT BPJS Ketenagakerjaan, guna membantu pekerja/buruh untuk
memiliki rumah.

"Terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pekerja/buruh dan
pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah, dan membantu
pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat," kata Menaker Ida Ida Fauziyah saat
menyampaikan keynote speech secara virtual acara Members Gathering APINDO bertema Rumah
Untuk Pekerja Melalui Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua, Jumat
(22/10/2021).

Menaker Ida mengatakan, dari 2017 sampai 2018, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi
pekerja/buruh sempat untuk mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah. Sehingga secara
total penyaluran MLT meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019
terjadi penurunan sebanyak 398 unit rumah. Bahkan di tahun 2020 tidak ada MLT yang
tersalurkan. Padahal MLT Program JHT ini merupakan manfaat jaminan sosial tidak harus terjadi
resiko.
Menurutnya, belum optimalnya pelaksanaan MLT ini karena adanya selisih margin yang rendah
serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah.

"Penyebab lainnya adanya perbedaan dasar perhitungan suku bunga deposito penempatan
(funding) dengan pinjaman kepada peserta (lending), persyaratan bagi pekerja yang tidak
memenuhi persyaratan sebagai debitur, serta masih kurangnya sosialisasi," kata Menaker Ida
Fauziyah.
Menaker menjelaskan, untuk mengoptimalkan penyaluran MLT perumahan pekerja/buruh ini ada
hal-hal baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Yaitu adanya penambahan
Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) maupun Bank HIMBARA
dalam penyaluran MLT, serta penambahan hal baru berupa novasi bagi peserta yang telah
mengambil perumahan berdasarkan skema KPR umum/komersial untuk dialihkan ke skema MLT.

"Saya ingin dengan pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, yang mencakup
pengaturan hal baru tersebut bisa memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh peserta program
JHT ini bisa memiliki rumah sendiri untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja
serta meningkatkan kesejahteraannya di hari tua nanti," ucapnya.

158