Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 365

Adapun cara untuk mengecek status  BSU  2021  Rp1 juta  untuk pemilik  rekening  non  Himbara
              ,  pekerja  atau  buruh  akan dibuatkan  rekening  secara kolektif bernama  Burekol  atau Buka
              Rekening Kolektif.

              Lantas bagaimana  pekerja  atau  buruh  mengetahui sudah dibuatkan  rekening  kolektif ini?  1.
              Buka  situs  www.bsu.kemnaker.go.id    2.  Setelah  membuat  akun,  masuk  ke  menu profil  atau
              dengan mengunjungi profil.kemnaker.go.id  3. Anda akan menerima Informasi apakah mengenai
              status apakah sudah ditetapkan calon penerima  BSU  , sudah ditetapkan sebagai penerima,
              hingga dana  BSU  sudah ditransfer atau belum.


              4. Dalam informasi tersebut Anda juga akan mengetahui informasi mengenai info  rekening  yang
              dibuatkan secara kolektif.

              5.  Setelah  mengetahui    rekening    baru  yang  telah  dibuatkan  segera  berkomunikasi  dengan
              manajemen perusahaan atau HRD untuk mengetahui jadwal aktivasi  rekening  baru secara
              kolektif di perusahaan.


              6. Dana  BSU  bisa digunakan jika nomor  rekening  telah di aktivasi.

              Aktivitasi  rekening  baru ini hanya berlaku hingga 15 Desember 2021.

              Jika lebih dari 15 Desember 2021 nomor  rekening  baru belum di aktivasi maka maka dana  BSU
              akan dikembalikan ke kas negara.

              Adapun kriteria penerima  BSU  2021 berupa bantuan tunai Rp500 ribu/bln selama 2 bulan yang
              akan diberikan dalam 1 tahap sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021 adalah sebagai
              berikut:   1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.

              2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.

              3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal  pekerja  /
              buruh  bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan
              gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas,
              sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
              tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

              4. Pekerja / Buruh penerima upah.

              5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri
              22/2021 dan 23/2021.

              6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri,
              Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai
              dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.***.










                                                           364
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370