Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Kementerian Ketenagakeija-an menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Badan Pekeija Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 21-
22 Oktober 2021 di Jakarta. Dalam forum itu, unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan
serikat pekeija/serikat buruh menyamakan pandangan mengenai mekanisme penetapan upah
minimum yang sesuai dengan UU Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keija Kementerian
Ketenagakeijaan Indah Anggoro Putri mengatakan, upah minimum tahun 2022 akan mengalami
kenaikan meski belum memenuhi ekspektasi sebagian pihak. Menurut dia, itu adalah langkah
maju mengingat perekonomian masih dalam proses pemulihan akibat Covid-19. Kenaikan upah
minimum ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 ketika Mena-ker memutuskan
tidak ada kenaikan upah minimum.

"Bagi pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perun-dang-undangan," kata Putri, Minggu (24/10/2021), dalam
keterangan resmi.

Sebelumnya, serikat pekeija dan buruh berharap tetap ada kenaikan upah yang proporsional
tahun depan. Besaran kenaikan upah yang diajukan buruh berkisar 5-10 persen dari upah
minimum tahun ini dan disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah (Kompas, 30/9/2021). Putri
mengatakan, penetapan upah minimum bertujuan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan dan demi kesejahteraan pekerja. Namun, penetapan itu tetap perlu memperhatikan
kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, tantangan ke depan adalah memastikan para pekerja benar-benar digaji sesuai
dengan standar upah minimum serta berdasarkan struktur dan skala upah. Pasal 24 PP No 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan menyebut, upah minimum berlaku hanya untuk pekerja
dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekeija dengan masa kerja di atas satu tahun,
besaran upahnya harus berpedoman pada struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah
adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai tertinggi yang disesuaikan dengan masa
kerja dan golongan jabatan seseorang di perusahaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengkritisi dialog
sosial di forum Depenas dan LKS Tripartit Nasional yang dinilai hanya sebatas menyamakan
pandangan dan mengikat komitmen terkait penentuan upah minimum 2022. Forum itu perlu
dimanfaatkan lebih intens dan kontinu untuk memastikan regulasi diterapkan dengan baik pasca-
pene-tapan upah minimum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, selama ini tingkat kepatuhan pengusaha untuk menggaji sesuai upah minimum
rendah, antara lain, karena besaran upah minimum dinilai terlalu besar sehingga sulit diikuti.
Kedua, lebih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak mampu membayar upah
sesuai standar. Hariyadi memprediksi, setelah sistem penetapan upah minimum mengikuti UU
Cipta Kerja, tingkat kepatuhan pengusaha akan lebih baik. "Sekarang ini dicoba lebih realistis
sehingga seharusnya bisa lebih baik. Ini proses menuju titik keseimbangan," ujarnya. (AGE)

63