Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Minimum Provinsi (UMP) 2022. Salah satunya dengan melakukan simulasi penghitungan rumus
sesuai regulasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dewan Pengupahan di kabupaten/kota saat ini sedang menyesuaikan penghitungan upah sesuai
regulasi yang berlaku sebelum dilaporkan pada Dewan Pengupahan Provinsi serta Gubernur
Jatim dalam menetapkan UMP," katanya, Minggu (24/10).

Himawan mengatakan dalam simulasi yang telah dilakukan, terutama di lima daerah ring 1 yakni
Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto serta Pasuruan didapati tidak dapat ada kenaikan
upah. Menurutnya hal ini disebabkan upah pada ring 1 sudah sangat tinggi di atas Rp 4 juta.
"untuk simulasi di wilayah-wilayah yang dulu upahnya rendah dengan menggunakan rumus baru,
hasilnya upahnya mengalami kenaikan antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000. Mengacu tahun
lalu, Gubernur mengambil kebijakan kenaikan UMP dengan besaran Rp 100.000," jelasnya.

Menurutnya kebijakan tersebut untuk mendorong supaya disparitas antara upah di ring 1 dengan
daerah lain tidak terlalu jauh. Lebih lanjut Himawan menjelaskan, UMP 2022 akan ditetapkan
pada akhir November atau awal Desember.

"Nantinya, UMP akan dihitung berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan mana yang paling tinggi, itu yang akan menjadi
acuan. Itu ada rumusnya di PP Nomor 36 Tahun 2021," terangnya.

Himawan menambahkan pada prinsipnya, penetapan upah itu merupakan upah yang
berkeadilan. Di Jatim, UMP menjadi baseline dari pengupahan atau menjadi batas bawah dalam
menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) masing-masing. (mus/rak)

71