Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2019
P. 40
Dari hasil koordinasi pihaknya dengan Disnaker, hingga 3 Juni kemarin, belum ada
masyarakat yang melaporkan masalah THR ke posko pengaduan Disnaker
Pekanbaru.
Namun Disnaker tetap membuka secara online, karena liburan Lebaran.
Politisi Demokrat ini mengharapkan, pada tahun ini laporan mengenai THR tersebut
hendaknya menurun dibandingkan tahun lalu.
Artinya, tingkat kesadaran perusahaan dalam membayarkan hak karyawan semakin
tinggi.
Sebab, bagi perusahaan yang tidak enggan membayarkan dengan alasan tidak
masuk akal, maka sanksi menunggu.
"Sejak awal kita terus support Disnaker, agar memberi sanksi sesuai kesalahan
perusahaan. Mudah-mudahan ini menjadi efek jera bagi yang lain, untuk tidak
berbuat hal yang sama," paparnya.
Kondisi ini sengaja terus digaungkan, karena pihaknya tidak ingin mengecewakan
karyawan sudah membuat laporan pengaduan ke Disnaker.
"Jadi, hak-hak setiap karyawan wajib dilindungi," tegasnya.
Kepala Disnaker Pekanbaru Jhony Sarikoen tidak menampik hal tersebut.
Dijelaskan, ada beberapa tahapan dalam pemberian sanksi kepada perusahaan yang
tidak membayarkan THR.
Tahap pertama melakukan mediasi dan klarifikasi dari perusahaan yang diadukan.
Termasuk menggali informasi mengenai alasan perusahaan untuk tidak
membayarkan gaji kepada karyawanya.
"Kalau mengenai kemampuan keuangan, tentu kita akan minta laporan audit
keuangan mereka dua tahun terakhir. Begitu selanjutnya," bebernya.
Apa bentuk sanksi yang diterapkan? Kadisnaker menegaskan, bahwa pihaknya akan
memberikan sanksi secara bertahap, hingga berujung ke pancabutan izin
perusahaan.
"Sanksi itu berjenjang, mulai dari teguran, peringatan, hingga pencabutan izin.
Intinya itu tadi, kita pastikan proses laporan yang masuk," katanya tegas.
Karyawan Jangan Takut Laporkan Perusahaan yang Tidak Bayarkan THR , Disnaker:
Kami akan Proses . (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).
Page 39 of 46.
