Page 2 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                 28 Januari 2020


                                                     Berita Terbaru

                  20
                  18
                                                       19
                  16                                 Positif
                  14
                  12
                  10
                   8
                                                                                               7
                   6
                   4
                   2
                   0
                                        Positif                                Negatif



                                                    Newstrend



                 Judul          :   REALISASI OMNIBUS LAW MENDUKUNG KEPASTIAN
                                   HUKUM

                 Sentimen       :  Positif



               Ringkasan

               Banyak produk hukum di Indonesia yang saling tumpang tindih sehingga
               menghalangi kepastian hukum. Sebagai contoh, Undang-undang Ketenagakerjaan
               yang beberapa pasalnya menghambat dan menakuti investor untukmenanamkan
               modalnya di Indonesia. Padahal bentuk investasi merupakan bagian dari
               pembangunan dan usaha pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

               Omnibus Law merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi tumpang tindih
               regulasi yang ada. Omnibus Law merupakan suatu undang- undang yang dibuat
               berkaitan dengan satu isu besar terkait pewujudan cita-cita bernegara, yang akan
               mengubah beberapa undang-undang yang berkaitan secara sekaligus, sehingga
               regulasi menjadi lebih sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Dengan
               demikian produk hukum ini akan lebih mudah untuk ditafsir dan tidak mengalami
               ketidaksesuaian dan tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.







                                                        Page 1 of 60.
   1   2   3   4   5   6   7