Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 22
Title 5 ALASAN OMNIBUS LAW JUGA MENGANCAM JURNALIS
Media Name suara.com
Pub. Date 27 Januari 2020
https://www.suara.com/news/2020/01/27/060500/5-alasan-omnibus-law-juga -
Page/URL
mengancam-jurnalis
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Lembaga Bantuan Hukum Pers menilai Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka) atau Omnibus Law juga akan mengancam kinerja pers, sebab akan
mempengaruhi undang-undang pers dan undang-undang ketenagakerjaan.
Pengacara LBH Pers, Ahmad Fathanah, mencatat ada lima poin ketenagakerjaan
pers yang terancam dengan adanya Omnibus Law, antara lain menyangkut definisi
kerja, upah minimum, outsourcing, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ahmad menjelaskan dalam aturan ketenagakerjaan saat ini ada struktur antara
perusahaan media dan wartawan sementara dalam Omnibus Law struktur itu
kabarnya akan berubah menjadi sistem kemitraan.
Kedua yaitu skema outsourcing di perusahaan media akan mengaburkan hak-hak
dari wartawan.
Padahal dalam UU Ketenagakerjaan saat ini, seorang pekerja harus menjadi
karyawan tetap jika telah menjalani masa kontrak selama 3 tahun.
Ketidakjelasan status kerja itulah yang bisa membuat masalah baru seperti
penentuan upah minimun dan penyelesaian hukum bagi wartawan akan kabur.
"Adanya Omnibus Law itu lalu upah minimumnya gimana? Lalu pekerja dibikin
outsourcing, ini justru akan mengaburkan hak-hak mereka," kata Ahmad melalui
Page 21 of 60.
