Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 3
Title KLASTER KETENAGAKERJAAN BUTUH MASUKAN BANYAK PIHAK, TEPAT JIKA DITUNDA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 27 April 2020
https://www.jpnn.com/news/klaster-ketenagakerjaan-butuh-masukan-banyak -pihak-
Page/URL
tepat-jika-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Penundaan ini sebelumnya banyak
disuarakan banyak pihak.
Sejak awal draf onibus law RUU Cipta Kerja terutama klaster ketenagakerjaan dinilai
sarat dengan kontroversi sehingga menuai polemik dan sorotan publik. Sorotan
makin tajam karena sebelumnya pembahasan RUU ini rencananya tetap akan
dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, keputusan menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja adalah langkah yang tepat dan bijak.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan klaster ketenagakerjaan butuh
masukan banyak pihak terutama dari berbagai organisasi buruh, akademisi, pelaku
usaha, dan tentunya dari berbagai komunitas masyarakat.
Proses menjaring aspirasi ini tidak akan mungkin maksimal di tengah pandemi
Covid-19 yang sangat membatasi ruang gerak masyarakat.
"Strategi pembahasan RUU yang dianggap kontroversi dan mendapat sorotan tajam
cuma satu yaitu membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk berpartisipasi,
berdiskusi, dan mengikuti semua prosesnya secara transparan. Saya rasa strategi ini
yang harus ditempuh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Makanya keputusan menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
adalah langkah yang tepat dan bijak," ujar Fahira Idris di Jakarta, Sabtu (25/4).
Menurut Fahira, keputusan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam
RUU Cipta Kerja ini juga akan meringankan beban pikiran masyarakat terutama
buruh dan para pekerja yang saat ini harus menghadapi berbagai dampak ekonomi
dan sosial akibat pandemi Covid-19.
Page 2 of 254.
