Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2019
P. 45
"Jangan sampai ada masalah baru, misalnya, yang direkrut ternyata nggak pernah
bekerja sebagai AMT PT GUN. Pencocokan data dengan identitas masing-masing
pelamar harus dilakukan secara cermat," tegas Ayulia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT GUN telah membuka kembali lowongan kerja
bagi mantan keryawan AMT sebagai solusi serta itikat baik atas tuntutan yang
disampaikan mantan pekerjanya. PT GUN berharap itikat baik itu disambut baik oleh
mantan pekerjanya.
"PT GUN membuka kesempatan kepada mantan karyawan AMT untuk melamar
pekerjaan kembali sesuai dengan persyaratan & prosedur yang berlaku. Dokumen
kami tunggu 21 hari terhitung Kamis (24/1/2019). Semoga itikad baik kami direspon
positif," kata Direktur PT GUN Rudi Bratanusa, Surabaya, Selasa (29/1/2019).
Tawaran itu disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan PT GUN,
Disnaker Jakarta Utara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja,
dan perwakilan mantan AMT, 24 Januari 2019 lalu.
Pada bagian lain, PT GUN menegaskan, sekelompok orang yang menggelar tenda
keprihatinan itu adalah mantan karyawan PT GUN yang tidak ada hubungannya
dengan PT PPN ataupun PT Elnusa Petrofin.
"Mereka dulu memang dipekerjakan PTB GUN di fasilitas milik PT PPN. Kini, sebagai
bentuk itikad baik, PT GUN membuka lowongan kerja kembali untuk mereka
sekalipun proses PHK yang kami lakukan sebenarnya semua telah sesuai prosedur,
yang berlaku" tegasnya.
Dijelaskan, aksi yang terjadi saat ini adalah masalah hubungan kerja antara PT
Garda Utama Nasional dengan karyawannya. Terhadap permasalahan antara
karyawan dengan perusahaan, lanjutnya, sebenarnya pihak perusahaan telah
melakukan berbagai macam upaya untuk dapat memperbaiki hubungan kerja.
"Namun hingga akhirnya perusahaan tidak dapat menghindari untuk tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan itu terpaksa diambil
karena antara hak dan kewajiban yang tidak berjalan semestinya," jelasnya.
Dipaparkan, dalam proses PHK ini PT GUN telah melalui seluruh tahapan
sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan, UU ketenagakerjaan dan
peraturan-peraturan lain terkait tenaga kerja. "Kami (PT GUN, Red), telah
melaksanakan kewajiban terhadap mantan karyawan kami terkait dengan PHK itu,"
katanya.
Page 44 of 69.
