Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 139
GERUDUK GEDUNG SATE, BURUH: BUNG RIDWAN KAMIL INI BARU PEMANASAN!
SuaraJabar.id - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ( KASBI ) Bandung Raya menggelar aksi
peringatan pembentukan World Federation of Trade Union (WFTU) atau Gabungan Serikat Buruh
Sedunia, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/10/2021).
Dalam aksi itu, disampaikan sejumlah isu di antaranya tuntutan menaikan upah minimum 2022
sebesar 15 persen.
Ketua FPPB-KASBI Bandung Raya sekaligus, Slamet Priyanto menegaskan, buruh menuntut
adanya kenaikan upah di tahun depan karena telah menjadi hak buruh untuk hidup dengan
layak. Namun, buruh khawatir kenaikan upah akan terganjal oleh PP 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Kalau sampai formula upah memakai PP 36 kita akan tolak," lantang kata Slamet dari atas mobil
komando.
Slamet menilai, jika formulasi pengupahan buruh didasarkan pada peraturan pemerintah
tersebut maka tidak akan ada jaminan penentuan atau kenaikan upah minimum kota/kabupaten
(UMK).
"Perlu diketahui di PP 36 pasal 88 gubernur wajib mengesahkan UMP, tapi kalau masalah UMK
tidak menutup kemungkinan gubernur tidak membuat SK (surat keputusan) UMK. Apakah kita
akan biarkan? Tidak, kita harus lawan," katanya.
Tuntutan kenaikan upah ini, kata Slamet, akan terus disuarakan pada waktu-waktu ke depan
dengan gelombang aksi yang jauh lebih besar.
Gerakan protes ini disebut menjadi sinyal peringatan kepada pemerintah agar benar-benar
membuat regulasi yang mensejahterakan buruh khususnya, masyarakat luas pada umumnya.
"Panas hari ini? Lebih panas lagi kalau tahun 2022 upah tidak naik," teriak Slamet.
"Kalau hari ini kawan-kawan tidak mau konsolidasi, bersatu untuk kenaikan upah, bisa-bisa upah
tidak naik. Upah itu adalah hak yang tidak turun dari langit tapi harus diperjuangkan," lanjutnya.
KASBI memperingatkan pihak Pemprov Jabar dan DPRD Provinsi Jabar untuk tidak menganggap
remeh gerakan buruh. Pihak KASBI menegaskan, aksi yang digelar hari ini hanyalah pemanasan.
"Bung Ridwan Kamil, Ini hanya pemanasan! Juga untuk anggota dewan di gedung DPRD sana
yang ketika mau jadi pejabat mengemis-ngemis minta suara kaum buruh tapi setelah jadi pejabat
mereka lupa. Bahkan hari ini kita datang pun seolah mereka acuh," kata seorang orator lain.
"Kami bisa melumpuhkan ekonomi Jawa Barat khususnya Bandung Raya kalau memang Ridwan
Kamil lalai atas apa yang kami tuntutan hari ini," tegasnya.
Tetap Tolak Omnibuslaw Di samping soal upah, secara mendasar KASBI tetap menolak
Omnibuslaw, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Produk undang-undang itu dinilai
produk yang tidak berpihak kepada rakyat, hasil dari perselingkuhan antara legislatif dan
eksekutif untuk kepentingan segelintir pemodal.
"KASBI dengan tegas menolak UU Cilaka yang dibuat secara rombongan, DPR harusnya
membuat regulasi berpihak kepada rakyat tapi hari ini dia selingkuh dengan pemerintah dan
mengesahkan UU Omnibuslaw. Korbannya rakyat lagi," ungkapnya.
138
