Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 3
karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Artinya, upah minimum kota
(UMK) hanya diberikan kepada karyawan yang bekerja di bawah satu tahun.
Kewajiban itu mengacu Peraturan Pemerintah No 78/2019 tentang pemberian
upah sesuai dengan struktur dan skala upah.
4. Penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) 2020 di Jabar tengah
berproses. Kalangan buruh meminta supaya upah minimum provinsi dihapus
sedangkan pemerintah setempat menilai pemahaman komprehensif lebih
dibutuhkan.
"Kami menilai tak perlu menetapkan UMP, tapi langsung saja merujuk ke UMK,
karena kondisi riilnya berada di kabupaten dan kota," kata Ketua Aliansi Buruh
Jabar, Ajat Sudrajat pada program Jabar Punya Informasi (Japri) Gedung Sate
Bandung, Jumat (4/10). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Gunungkidul siap membahas upah minimum kabupaten (UMK) 2020.
Rencananya pembahasan dilaksanakan bulan ini setelah dilaksanakan survei
kebutuhan hidup layak (KHL).
5. Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyono, mengatakan untuk tahapan survei KHL
masih dilaksanakan sekali lagi yang rencananya digelar Kamis (10/10). Survei
dikoordinasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul dengan
menggandeng akademisi, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. "Survei
dilakukan 10 kali dalam setahun. Untuk bulan ini merupakan yang terakhir
kalinya," kata Budi kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Page 2 of 112.
