Page 103 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 103
dapat diimplementasikan pada wilayah Kota Bekasi.
"Pengukuran produktivitas ini sebagai potret bagi Kepala Daerah dalam membuat
dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan produktivitas
baik Makro maupun mikro khususnya di wilayah Kota Bekasi," ujar Chairul.
Chairul menambahkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan menjadi sasaran
utama kebijakan pemerintah melalui peningkatan produktivitas sebagai tujuan
pembangunan. Produktivitas dipandang sebagai indikator penting dalam
pembangunan nasional.
"Produktivitas juga menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal
ini tercermin dengan masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita
yang digaungkan pemerintah periode 2014-2019," kata Chairul.
Menurut Chairul, sebagai salah satu agenda utama pemerintah, pengukuran
produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi
yang telah dilakukan dalam menghasilkan output.
"Pengukuran dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan
input yang digunakan untuk memproduksi output berupa barang dan jasa. Faktor
input dalam proses produksi dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin,
metoda, serta modal.
"Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan diperoleh
gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara dalam
mewujudkan cita-cita pembangunan serta dapat melihat sejauhmana kontribusi
tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, "ujarnya.
Usai memperoleh penjelasan Chairul, Walikota Bekasi langsung menginstruksikan
kepada jajarannya untuk membuat draft Nota Kesepahaman (MOU) antara Walikota
Bekasi dengan Kepala BBPP dan memerintahkan seluruh jajarannya masing-masing
agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BBPP.
Rahmat Efendi mengatakan Kota Bekasi memiliki 46 program pelaksanaan
Pemerintahan yang di aplikasikan kepada SKPD-SKPD yang ada di Kota Bekasi.
"Kami segera kordinasi dengan Kepala BBPP untuk melakukan pengukuran
produktivitas guna menjadi referensi bagi pimpinan daerah khususnya Wali Kota
Bekasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih produktif, " ujarnya.
Page 102 of 187.
