Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 152

Title          PEJABAT NEGARA DAN PNS MAU BERBURU THR? INI ULTIMATUM DARI KPK
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      10 Mei 2019
                              https://www.jpnn.com/news/pejabat-negara-dan-pns-mau-berburu-thr-ini-u ltimatum-
               Page/URL
                              dari-kpk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan ultimatum untuk pegawai negeri
               dan penyelenggara negara jelang Idulfitri 1440 Hijriah. Ultimatum itu terkait dengan
               upaya menghindarkan pemberian parsel lebaran sebagai bentuk rasywah.

               "Nilai luhur dan tradisi untuk saling berbagi antara sesama agar tidak dijadikan
               alasan melakukan pemberian gratifikasi. Karena gratifikasi sangat mungkin
               menumpangi peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan peristiwa duka," kata Juru
               Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (10/5).

               Febri menjelaskan, Ketua KPK Agus Rahardjo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
               KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi.
               SE bertanggal 8 Mei 2019 itu ditujukan kepada berbagai pimpinan lembaga,
               kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta hingga ke
               berbagai asosiasi, himpunan atau gabungan perusahaan di Indonesia.

               "Tindakan pertama yang diharapkan adalah menolak jika ada pihak yang dipandang
               memiliki hubungan jabatan ingin memberikan gratifikasi," ucap Febri.

               Apabila dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan menolak pemberian, kata Febri,
               maka KPK memberikan waktu paling lama 30 hari kepada penerimanya untuk
               melaporkan gratifikasi itu. Jika pemberian itu mudah rusak atau cepat kedaluwarsa,
               maka KPK meminta kepada penerimanya untuk menyerahkannya kepada pantia
               asuhan atau pihak lain yang lebih membutuhkan.

               "Syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkan terlebih
               dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan
               dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi
               penerimaan tersebut kepada KPK," tutur Febri.

               Oleh karena itu, KPK menyediakan saluran informasi terkait mekanisme dan formulir
               pelaporan gratifikasi, yang dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi, email di





                                                      Page 151 of 187.
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157