Page 158 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 158

Title          SAH, JOKOWI TEKEN PP GAJI KE-13 BUAT PNS
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      10 Mei 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/3962507/sah-jokowi-teken-pp-gaji- ke-13-buat-
               Page/URL
                              pns
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)
               Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016
               tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit
               TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. PP
               tersebut ditandatangani pada 6 Mei 2019.

               Dalam PP itu disebutkan, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit
               TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
               diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

               "Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud belum dibayarkan
               sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
               kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga
               belas," bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini, seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat
               (10/5/2019).

               Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diberikan bagi:

               a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji
               pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling
               banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
               umum, dan tunjangan kinerja;

               b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau
               tunjangan tambahan penghasilan; dan

               c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

               "Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
               potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal
               3 ayat (5) PP ini.

               Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenakan pajak penghasilan




                                                      Page 157 of 187.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163