Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

Title DPD INGATKAN PHK DAMPAK COVID-19 HARUS SESUAI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 11 April 2020
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1415941/dpd-ingatkan-phk- dampak-covid-
Page/URL
19-harus-sesuai-uu-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sutrisno
mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja sebagai dampak pandemi
COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

"Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja,
terutama berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja," kata Bambang melalui siaran
pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Bambang mengatakan Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan
memuat syarat dan prosedur bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja
yang wajib diikuti. Senator dari Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan Undang-Undang
Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa
pesangon.

"Setiap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja pada
prinsipnya harus dirundingkan bersama menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak
pekerja seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujarnya
pula.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon, penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja. "Dalam hal tidak terjadi
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi perselisihan perburuhan, maka
pemutusan hubungan kerja wajib ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan
perburuhan," katanya lagi.

Bambang mengatakan pandemi COVID-19 yang disebabkan Virus Corona telah berdampak
pada sektor ketenagakerjaan. Di Jakarta saja, 139.288 pekerja dari 15.472 perusahaan
terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah.

"Gelombang pemutusan hubungan kerja dapat dipastikan tidak hanya melanda Jakarta,
tetapi juga kota-kota di sekitar Jakarta yang menjadi kawasan industri, seperti Depok,
Bekasi, Bogor, dan Tangerang," katanya pula. Berdasarkan data yang dilaporkan ke Komite
III DPD, gelombang pemutusan hubungan kerja juga terjadi di Bali (400 di-PHK, 17.000
dirumahkan), Kalimantan Tengah (848 dirumahkan hingga PHK), Jawa Barat (34.365
diliburkan, 14.053 dirumahkan, 5.047 di-PHK), Jawa Timur (1.923 di-PHK, 16.086
dirumahkan), dan Jambi (749 dirumahkan).

Page 225 of 394.