Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 259
Title DPD: PHK DAMPAK COVID-19 HARUS SESUAI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name investor.id
Pub. Date 11 April 2020
https://investor.id/industry-trade/dpd-phk-dampak-covid19-harus-sesuai -uu-
Page/URL
ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, Investor.id - Pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja sebagai
dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sutrisno. "Undang-
Undang Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama
berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja," kata Bambang melalui siaran pers
yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).
Bambang mengatakan, pasal 150 hingga pasal 172 Undang-Undang
Ketenagakerjaan memuat syarat dan prosedur bagi perusahaan untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja yang wajib diikuti.
Ia menegaskan, UU Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pemutusan hubungan
kerja sepihak dan tanpa pesangon. "Setiap pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan pengusaha terhadap pekerja pada prinsipnya harus dirundingkan bersama
menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak pekerja seperti pesangon,
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujarnya pula.
UU Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon, penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja. "Dalam hal tidak terjadi
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi perselisihan
perburuhan, maka pemutusan hubungan kerja wajib ditetapkan oleh lembaga
penyelesaian perselisihan perburuhan," katanya lagi.
Bambang mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor
ketenagakerjaan. Di Jakarta sekitar 139.288 pekerja dari 15.472 perusahaan terkena
PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah. "Gelombang PHK dapat dipastikan tidak
hanya melanda Jakarta, tetapi juga kota-kota di sekitar Jakarta yang menjadi
kawasan industri, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang," tambahnya.
Berdasarkan data yang dilaporkan ke Komite III DPD, gelombang PHK juga terjadi
di Bali dengan jumlah sekitar 400 dan 17.000 dirumahkan, Kalimantan Tengah (848
dirumahkan hingga PHK), Jawa Barat (34.365 diliburkan, 14.053 dirumahkan, 5.047
di-PHK), Jawa Timur (1.923 di-PHK, 16.086 dirumahkan), dan Jambi (749
dirumahkan).
Page 258 of 394.
