Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 294
Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sumut lainnya, Aris Yudhariansyah, mengatakan ada
mantan narapidana di antara para TKI yang pulang itu. Dia mengatakan
pemulangan para TKI itu merupakan urusan Kedutaan Besar antar-negara.
"Itu antar-Kedubes. Tapi yang itu kan ada mantan tahanan, habis masa
penahanannya dipulangkan," ujar Aris.
Rencana isolasi TKI di daerah asal masing-masing itu kemudian mendapat kritik dari
Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Dia menilai harusnya para TKI itu
dikarantina lebih dulu selama 14 hari baru dipulangkan ke daerah asal, bukan
dipulangkan dulu baru diisolasi.
"Itu nggak prosedural kalau begitu, mestinya mereka 14 hari mereka dikurung dulu.
Dijaga ketat. Lalu, setelah mereka dinyatakan aman, baru dipulangkan ke
daerahnya masing-masing. Ini kan ranah Pemerintah Provinsi," kata Salman, Jumat
(10/4/2020).
Dia menilai Pemprov Sumut belum memiliki prosedur baku dalam penanganan orang
yang datang dari luar negeri atau daerah lain saat pandemi Corona. Dia
mengatakan pemerintah harusnya tegas agar warga dari daerah lain juga berpikir
ulang datang ke Sumut demi mencegah penyebaran Corona.
Salman kemudian memberi contoh soal kedatangan warga Tapanuli Tengah
(Tapteng) yang baru pulang dari Malaysia. Menurutnya, warga tersebut sempat
berobat ke dukun saat sakit sebelum akhirnya menjadi PDP corona dan meninggal
beberapa hari lalu.
"Kemarin itu kan ada kasus, warga dari Tapteng. TKI kan dari Malaysia. Pulang ke
kampung, demam, flu segala macam. Dia nggak tahu kalau itu COVID-19, akhirnya
berobat ke dukun. Setelah berobat ke dukun akhirnya menularkan ke orang tuanya.
Rentan kan. Meninggal beberapa hari yang lalu," jelasnya.
Politikus PKS ini pun meminta Pemprov Sumut menyediakan tempat isolasi bagi
warga yang datang dari luar Sumut. Dia meminta hal serupa dilakukan oleh
kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Corona.
(haf/haf)
Page 293 of 394.
