Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020

Title KORBAN PHK DI JATIM AKAN MENDAPAT RP600 RIBU PER BULAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 09 April 2020
https://www.gatra.com/detail/news/474939/ekonomi/korban-phk-di-jatim-a kan-
Page/URL
mendapat-rp600-ribu-per-bulan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Surabaya, Wabah Coronavirus Disease (Covid)-19 di Jawa Timur berimbas pada
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pegawai yang dirumahkan. Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membantu para korban PHK yakni memberikan uang
tunai sebesar Rp600 ribu per bulan.

Sebagai informasi, Pemprov mencatat PHK massal terjadi di 29 perusahaan yang
mayoritas bergerak pada bidang perhotelan dan restoran. Selasa kemarin (7/4),
total pegawai yang di-PHK dan dirumahkan mencapai lebih dari 18.009 orang.

Rinciannya, sebanyak 16.086 pegawai dirumahkan dan 1.923 pekerja di-PHK.
Sedangkan data per hari Rabu (8/4), tercatat ada kenaikan jumlah total pegawai
yang dirumahkan dan di PHK yang mencapai 21.991 pegawai. Rinciannya, sebanyak
17.228 pegawai dirumahkan dan 3.132 pekerja yang di-PHK.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, bantuan tunai
tersebut akan diberikan kepada korban PHK selama 4 bulan. Bantuan itu berasal
dari Kementerian Ketenagakerjaan yang disalurkan berdasarkan data korban PHK
dari tiap provinsi.

"Banyak juga para pekerja migran yang pulang karena habis masa kontrak. Nah,
datanya per hari ini hingga besok, akan kami update terus," kata Himawan saat
ditemui wartawan di kantor Disnakertrans Jatim, Rabu (8/4).

Himawan melanjutkan, setelah bulan ke-5, pihaknya akan mengupayakan pekerjaan
baru. Sedangkan yang dirumahkan dapat kembali ke perusahaan asal. Sedangkan
bagi para pegawai yang di-PHK, telah disiapkan sejumlah pelatihan kerja.

"Yang di-PHK, akan kami lihat [tinjau] kembali. Akan kami up-skilling dan re-
skilling yang skema pelatihannya, sudah kami siapkan," kata Himawan.

Untuk itu, Himawan memastikan bahwa ada alasan yang jelas pada tiap laporan
terkait berapa pegawai yang dirumahkan dan di-PHK. Ia akan meminta penjelasan
kepada pemerintah kabupaten atau kota dan Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) terkait pemecatan pegawainya.

Tujuannya, agar semua pegawai yang dirumahkan dan di-PHK, tercatat dan
dilaporkan secara benar. Sehingga, tidak ada pelanggaran ketenagakerjaan.

Page 299 of 394.